Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 71 Tahun 2024

Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko

1. bahwa untuk mewujudkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah secara efektif, efisien dan terpadu serta mencegah terjadinya pembinaan dan pengawasan yang tidak terencana, guna mewujudkan tata pemerintahan yang baik, perlu disusun Perencanaan, Pembinaan, dan Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

2. bahwa untuk memenuhi tujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas fungsi, perlu disusun perencanaan pengawasan berbasis risiko sesuai dengan Peraturan Deputi Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko Bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Daerah.

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko.