Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2008
Larangan Meminta dan Menerima Bantuan/Fasilitas
Jenis: Surat Edaran Mahkamah Agung
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
Mengingat mata anggaran Mahkamah Agung RI yang dialokasikan oleh Pemerintah dipandang sudah cukup memadai, yang kemudian didistribusikan dalam DIP A masing-masing satuan kerja.
Demikian pula sistem remunerasi bagi para Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan karyawan/karyawati lembaga peradilan telah pula memberikan penyegaran serta memotivasi kinerjanya.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 20 Tahun 2022
Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Padang Pariaman
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 87/PMK.06/2016
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2021
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2019
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 9 Tahun 2019
Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang