Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2008

Larangan Meminta dan Menerima Bantuan/Fasilitas


Ditetapkan pada tanggal 17 September 2008
Jenis: Surat Edaran Mahkamah Agung

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya

Konsiderans


Menimbang:
  1. Mengingat mata anggaran Mahkamah Agung RI yang dialokasikan oleh Pemerintah dipandang sudah cukup memadai, yang kemudian didistribusikan dalam DIP A masing-masing satuan kerja.

  2. Demikian pula sistem remunerasi bagi para Hakim, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional dan karyawan/karyawati lembaga peradilan telah pula memberikan penyegaran serta memotivasi kinerjanya.

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Padang Pariaman


Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK.06/2014 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan Barang Milik Negara


Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 67 Tahun 2016 tentang Pendaftaran Merek


Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi


Pencabutan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pengendalian Kelebihan Muatan Angkutan Barang