Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1996

Lambang Pengadilan

1. Dalam penjelasan atas Undang-undang No. 14 Tahun 1970 Bab "UMUM" angka 4 antara lain dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "kekuasaan Kehakiman" dalam Pasal 24 UUD 1945 ialah Kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia yang penyelenggaraannya diserahkan kepada Badan-badan Peradilan yang dibentuk dengan Undang-undang, dengan tugas pokok untuk menerima, memeriksa dan mengadili, serta menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya.