
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014
Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2014 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan
Jenis: Surat Edaran Mahkamah Agung
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
Penerapan sistem kamar di Mahkamah Agung di antaranya bertujuan untuk menjaga kesatuan penerapan hukum dan konsistensi putusan. Untuk itu, Mahkamah Agung secara rutin menyelenggarakan rapat pleno kamar untuk membahas sejumlah persoalan hukum (question of law) yang memicu terjadinya perbedaan pendapat. Rapat pleno kamar ini melahirkan rumusan hukum yang menjadi pedoman dalam penanganan perkara di Mahkamah Agung dan pengadilan tingkat pertama dan banding;
Mahkamah Agung telah menerbitkan Surat Edaran untuk memberlakukan rumusan hukum hasil rapat pleno kamar tersebut sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan, yaitu;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2020
Sistem Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya Dalam Tatanan Normal Baru
Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 24 Tahun 2021
Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 2 Tahun 2023
Penugasan Pelaksanaan Kegiatan Restorasi Gambut Tahun Anggaran 2023
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 28 Tahun 2020
Penyusunan Rencana Pengembangan Karier Pegawai Negeri Sipil