Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2011

Penandatanganan Pakta Integritas bagi Ketua Pengadilan

1. Hasil pemantauan Mahkamah Agung RI. masih adanya aparat pengadilan yang melakukan penyimpangan mengarah kepada tindakan Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), sehubungan dengan ha! tersebut dalam rangka pelaksanaan Inpres Nomor 5 Tahun 2005 Tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan terwujudnya peradilan bebas KKN dipandang perlu memberikan petunjuk dan penegasan sebagai berikut;