
Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 1990
Penyidik dalam Perairan Indonesia
Jenis: Surat Edaran Mahkamah Agung
Menimbang:
Untuk memberikan pegangan yang lebih mantap menyangkut siapa yang berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan Undang-Undang No. 9 Tahun 1985 tentang Perikanan di Perairan Indonesia, bersama ini diberikan petunjuk sebagai berikut.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id.
Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/PERMEN-KP/2018
Tata Cara Penghitungan Batas Sempadan Pantai
Peraturan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Nomor 1 Tahun 2020
Pedoman Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Teknisi Perkebunrayaan dan Jabatan Fungsional Analis Perkebunrayaan
Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 32 Tahun 2019
Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pemeriksa Keimigrasian
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014
Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Republik India tentang Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana (Treaty between the Republic of Indonesia and the Republic of India on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters)