Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012

Pengusulan, Pengangkatan/Mutasi Hakim Karier dan Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

1. Bahwa menurut pengamatan Mahkamah Agung RI pada akhir-akhir ini putusan Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi telah banyak mendapat sorotan publik, keadaan tersebut disinyalir dapat mengakibatkan pudarnya citra wibawa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Selain hal tersebut selama ini mutasi dan promosi Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi belum diatur secara khusus oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, maka untuk menjaga kelangsungan kredibilitas terhadap Pengadilan Khusus dipandang perlu mengatur sistim secara khusus;