Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2009
Kewajiban Melengkapi Permohonan Pengangkatan Anak dengan Akta Kelahiran
Ditetapkan pada tanggal 27 Februari 2009
Jenis: Surat Edaran Mahkamah Agung
Jenis: Surat Edaran Mahkamah Agung
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
Menimbang:
Menunjuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Nomor 2 Tahun 1979 mengenai Pengangkatan Anak, dipersyaratkan bahwa anak yang diajukan permohonannya untuk diangkat anak, wajib memiliki akta kelahiran;
Bahwa terkait dengan ketentuan tersebut, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pada pasal 47 ayat(l), (2) dan (3) dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil pada pasal 87 ayat(2) dalam hal pencatatan pengangkatan anak antara lain juga mempersyaratkan mengenai keterkaitannya dengan Akta Kelahiran;
Bahwa dalam implementasinya di lapangan ternyata masih terdapat penetapan Pengadilan Negeri yang mengabulkan permohonan pengangkatan anak tanpa dilengkapi Akta Kelahiran;
Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini diminta perhatian Saudara-saudara terhadap hal-hal sebagai berikut;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 52/PMK.010/2022
Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka Perjanjian Perdagangan Preferensial antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Islam Pakistan (Preferential Trade Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Islamic Republic of Pakistan)
Keputusan Gubernur Sulawesi Tenggara Nomor 673 Tahun 2022
Upah Minimum Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2023
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017
Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 228/PMK.01/2019
Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik