Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2023

Rencana Kontinjensi Bencana di Provinsi Jawa Tengah


Ditetapkan pada tanggal 21 Agustus 2023
Jenis: Peraturan Gubernur

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya

Konsiderans


Menimbang:
  1. bahwa di wilayah Provinsi Jawa Tengah terdapat beberapa daerah yang merupakan rawan bencana alam yang memiliki potensi ancaman yang dapat terjadi sewaktu-waktu sehingga menimbulkan korban jiwa, kerusakan lingkungan, kerugian dan dampak psikologis.

  2. bahwa pada setiap kejadian bencana perlu adanya efektivitas rencana penanggulangan bencana untuk antisipasi, mobilisasi dan koordinasi dalam situasi siaga darurat bencana diperlukan rencana untuk kesiapsiagaan menghadapi ancaman bencana.

  3. bahwa sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, sebagai upaya pencegahan dan kesiapsiagaan dalam menanggulangi situasi darurat bencana perlu menyusun rencana kontinjensi.

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Kontinjensi Bencana di Provinsi Jawa Tengah.

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Katalog Elektronik Sektoral Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional


Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan


Batas Daerah antara Kabupaten Boven Digoel dengan Kabupaten Asmat Provinsi Papua


Uraian Fungsi Organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama serta Tugas Koordinator dan Subkoordinator Jabatan Fungsional di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara


Penyelenggaraan Pelayanan Reproduksi dengan Bantuan atau Kehamilan di Luar Cara Alamiah