Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2020-2024
Jenis: Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal
Menimbang:
bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 secara berkelanjutan, terintegrasi, konsisten, efektif, dan efisien, diperlukan pedoman berupa Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2020-2024;
bahwa untuk menjabarkan dan melaksanakan Visi, Misi dan Agenda Presiden Republik Indonesia di bidang penanaman modal yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 maka diperlukan perencanaan strategis di bidang penanaman modal;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2020-2024;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id.
Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Bank Indonesia Nomor 18/33/PBI/2016
Pengeluaran Uang Rupiah Kertas Pecahan 1.000 (Seribu) Tahun Emisi 2016
Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 3 Tahun 2019
Tata Cara dan Mekanisme Kerja Pengawasan dan Pemeriksaan atas Kepatuhan Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan
Peraturan Presiden Nomor 89 Tahun 2019
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.04/2020
Kontrak Perwaliamanatan Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 1998
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 tentang Jenis dan Penyetoran Penerimaan Negara Bukan Pajak