Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 2 Tahun 2020

Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2020-2024


Ditetapkan pada tanggal 12 Juni 2020
Jenis: Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal
Berita Negara Tahun 2020 Nomor 622

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 secara berkelanjutan, terintegrasi, konsisten, efektif, dan efisien, diperlukan pedoman berupa Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2020-2024;

  2. bahwa untuk menjabarkan dan melaksanakan Visi, Misi dan Agenda Presiden Republik Indonesia di bidang penanaman modal yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 maka diperlukan perencanaan strategis di bidang penanaman modal;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal tentang Rencana Strategis Badan Koordinasi Penanaman Modal Tahun 2020-2024;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590


Peraturan Pilihan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2020

Pedoman Formasi Jabatan Fungsional Polisi Pamong Praja


Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2020

Pembentukan Kantor Pertanahan Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara


Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 4 Tahun 2010

Jabatan Fungsional Pemeriksa pada Badan Pemeriksa Keuangan


Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara


Scroll to Top