Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 30 Tahun 2019

Pendaftaran Tanah Situ, Danau, Embung, dan Waduk


Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1708

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa kekayaan negara berupa situ, danau, embung, dan waduk memiliki nilai strategis sehingga perlu dijaga, dikelola, dan dilestarikan oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat;

  2. bahwa hak menguasai dari negara memberi wewenang untuk mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, persediaan dan pemeliharaan air, termasuk menentukan, mengatur hubungan hukum dan perbuatan hukum antara orang dengan air dan antar orang mengenai air;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional tentang Pendaftaran Tanah Situ, Danau, Embung, dan Waduk;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590


Peraturan Pilihan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1995

Pengadilan Tinggi Agama di Bengkulu, di Palu, di Kendari, dan di Kupang


Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020

Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2020

Penggunaan Logo Kementerian Dalam Negeri


Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2019

Pemberian Tunjangan Hari Raya Kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Negara, Penerima Pensiun, dan Penerima Tunjangan


Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu


Scroll to Top