Perhitungan Perpanjangan Penahanan Berdasarkan Pasal 29 KUHAP
Jenis: Surat Edaran Mahkamah Agung
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
Untuk menghindarkan keragu-raguan mengenai penafsiran terhadap Pasal 29 ayat (1) KUHAP, khususnya apakah perpanjangan yang diizinkan oleh pasal tersebut benar merupakan perpanjangan tersendiri setelah perpanjangan berdasarkan Pasal 24, 25, 26, 27 dan 28 KUHAP habis dipergunakan, bersama ini Mahkamah Agung menegaskan bahwa perpanjangan yang diizinkan oleh pasal tersebut adalah benar merupakan perpanjangan tersendiri.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23 Tahun 2023
Penyelenggaraan Perguruan Tinggi Lembaga Negara Lain
Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2022
Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2019 tentang Dewan Kawasan Kawasan Ekonomi Khusus provinsi Jawa Timur
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2019
Batas Daerah antara Kabupaten Agam dengan Kabupaten Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat
Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 23 Tahun 2014
Perubahan Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembinaan Terhadap Inspektorat, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pengawasan, Pusat Penelitian dan Pengembangan Pengawasan, Pusat Informasi Pengawasan, Pusat Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor, dan Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan