Premium Data Peraturan Kamus Hukum Menu

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

Penghentian Penggunaan Biaya Proses Penyelesaian Perkara yang Tidak Sesuai dengan Ketentuan Perma Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya


Ditetapkan pada tanggal 29 Maret 2016
Jenis: Surat Edaran Mahkamah Agung
Konsiderans
Menimbang:
  1. Memperhatikan Laporan Basil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) tanggal 31 Desember 2015 Nomor: 249/HP/XV/12/2015 perihal Laporan Hasil Pemantauan atas Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Semester II Tahun 2015, ternyata masih dijumpai penggunaan Biaya Proses diluar ketentuan yaitu digunakan untuk pembelian Aset Tetap, sehingga menyimpang dari ketentuan sebagaimana tersebut dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2012;

  2. Berkaitan dengan hal tersebut di atas, maka diharapkan perhatian Saudara Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Kelua Pengadilan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan agar dalam menggunakan Biaya Proses berpedoman pada PERMA Nomor 3 Tahun 2012;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Pencabutan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan sebagai Akibat Diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Beserta Peraturan Pelaksanaan


Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan


Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataan


Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pariwisata Medan


Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak Dalam Konflik Sosial