Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1984

Putusan mengenai Barang Bukti


Ditetapkan pada tanggal 17 Februari 1984
Jenis: Surat Edaran Mahkamah Agung

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya

Konsiderans


Menimbang:
  1. Berhubung dalam praktik masih dijumpai adanya amar putusan dalam perkara-perkara pidana yang tidak mencantumkan ketentuan mengenai barang bukti sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP, bersama ini Mahkamah Agung ingin meminta perhatian Saudara agar meskipun apa yang diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP tersebut tidak mengakibatkan batalnya putusan demi hukum apabila tidak dipenuhi, hendaknya para Hakim tidak pernah melupakan untuk mencantumkan dalam amarnya mengenai barang bukti yang oleh Penuntut Umum diajukan dalam persidangan, oleh karena kekhilafan demikian akan menyulitkan pihak kejaksaan dalam mengeksekusi barang bukti tersebut.

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian, Pemotongan, dan Penghentian Pembayaran Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Badan Kepegawaian Negara


Pembentukan Organisasi, Wilayah Kerja, Tugas dan Fungsi Perwakilan Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku


Penetapan Harga Patokan Ekspor atas Produk Pertanian dan Kehutanan yang Dikenakan Bea Keluar


Pelaksanaan Pemanfaatan Tarif Bea Masuk dengan Skema User Specific Duty Free Scheme dalam rangka Persetujuan antara Republik Indonesia dengan Jepang mengenai Suatu Kemitraan Ekonomi pada Masa Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019


Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan