Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2016
Pembangunan Keolahragaan Aceh
Jenis: Qanun
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
bahwa olahraga salah satu upaya meningkatkan kualitas hidup manusia dengan cara pembangunan bidang olahraga yang dapat membentuk jasmani, rohani dan kondisi sosial sesuai dengan arah kebijakan pembangunan jangka panjang Aceh.
bahwa pembangunan keolahragaan Aceh harus dapat menjamin pemerataan akses terhadap olahraga sehingga terjadi peningkatan kesehatan, kebugaran, serta prestasi di berbagai kejuaraan yang diselenggarakan, untuk itu diperlukan kepastian hukum dalam pembangunan olahraga Aceh.
bahwa pembangunan keolahragaan Aceh harus dapat mendorong terwujudnya masyarakat yang gemar, aktif, sehat, bugar serta berprestasi dalam berolahraga.
bahwa dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional yang masih merupakan panduan umum sehingga diperlukan adanya Qanun Aceh yang lebih khusus.
bahwa berdasarkan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Aceh dapat berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan seni, budaya, dan olahraga internasional.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Pembangunan Keolahragaan Aceh.
Download:
Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2016PDF
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2019
Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2018
Batas Daerah Kabupaten Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat dengan Kabupaten Bungo Provinsi Jambi
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23.K/MB.01/MEM.B/2023
Formula Perhitungan Harga Kompensasi Data Informasi Wilayah Izin Usaha Pertambangan dan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 2 Tahun 2020
Tata Cara Pengajuan dan Pemberian Pinjaman Uang Muka Kredit Pemilikan Rumah bagi Pegawai Negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia