Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2014

Pembentukan Bank Aceh Syariah

Dicabut dengan:

1. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2016
   Pencabutan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2014 tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah

1. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (Memorandum of Understanding between The Government of Republic of Indonesia and the Free Aceh Movement, Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. bahwa dalam rangka mewujudkan masyarakat Aceh yang damai, adil dan sejahtera dalam naungan Syariah Islam memerlukan jasa perbankan syariah.

3. bahwa kehadiran Bank Aceh Syariah yang mandiri sebagai salah satu instrumen dalam pelaksanaan Syariah Islam di Aceh sudah menjadi harapan dan tuntutan masyarakat.

4. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 41 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 189 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, penyertaan modal/kerja sama pada/dengan Badan Usaha Milik Negara/Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Swasta dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan ditetapkan dengan Qanun.

5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Pembentukan Bank Aceh Syariah.