Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2018

Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika

1. bahwa penyalahgunaan narkotika menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan baik individu, keluarga, masyarakat bahkan negara serta membahayakan perkembangan sumber daya manusia dan mengancam kehidupan bangsa, negara dan agama.

2. bahwa penyalahgunaan narkotika di Aceh sebagaimana daerah lain di Indonesia sangat tinggi dan telah meluas sampai wilayah perkampungan sehingga perlu dilakukan upaya pencegahan penyalahgunaan secara sistematis, terstruktur, efektif dan efisien.

3. bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Aceh bertanggungjawab melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, dengan melibatkan semua komponen masyarakat serta menyusun Qanun Aceh mengenai narkotika.

4. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, pendanaan penyelenggaraan ketentuan wajib lapor oleh Pemerintah Aceh dan pendanaan pelaksanaan rehabilitasi bagi pecandu narkotika yang tidak mampu, menjadi tanggung jawab Pemerintah Aceh yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika.