Kode Penomoran Naskah Dinas di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia
Jenis: Peraturan Kejaksaan
Download:
Peraturan Kejaksaan Nomor 2 Tahun 2019
Menimbang:
bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas administrasi umum dalam rangka memberikan dukungan secara berdaya guna dan berhasil guna demi terwujudnya keseragaman dan ketertiban administrasi umum berkaitan dengan penomoran naskah dinas di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, perlu pengaturan kode penomoran naskah dinas;
bahwa dengan berlakunya Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07 /2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, terdapat perubahan struktur organisasi tata kerja dan nomenklatur, sehingga perlu dilakukan penyesuaian administrasi umum pada kode penomoran naskah dinas;
bahwa Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE002/A/JA/ 08/2000 tentang Kode Surat Menyurat di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-005/A/JA/05/2002 tentang Penambahan Kode Surat Menyurat di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-002/A/JA/06/2008 tentang Penambahan Kode Surat Menyurat di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Kode Penomoran Naskah Dinas di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id.
Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 48 Tahun 2014
Jabatan Fungsional Arsiparis
Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2004
Syarat dan Tata Cara Pengalihan Perlindungan Varietas Tanaman dan Penggunaan Varietas yang Dilindungi Oleh Pemerintah
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum
Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2020
Pelaksanaan Kewenangan Lembaga Penjamin Simpanan Dalam Rangka Melaksanakan Langkah-Langkah Penanganan Permasalahan Stabilitas Sistem Keuangan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 71 Tahun 2020
Pemberian Kuasa Pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja