Peraturan Kejaksaan Nomor 2 Tahun 2019

Kode Penomoran Naskah Dinas di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia


Ditetapkan pada tanggal 2 April 2019
Jenis: Peraturan Kejaksaan
Berita Negara Tahun 2019 Nomor 416

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas administrasi umum dalam rangka memberikan dukungan secara berdaya guna dan berhasil guna demi terwujudnya keseragaman dan ketertiban administrasi umum berkaitan dengan penomoran naskah dinas di lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, perlu pengaturan kode penomoran naskah dinas;

  2. bahwa dengan berlakunya Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07 /2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia, terdapat perubahan struktur organisasi tata kerja dan nomenklatur, sehingga perlu dilakukan penyesuaian administrasi umum pada kode penomoran naskah dinas;

  3. bahwa Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE002/A/JA/ 08/2000 tentang Kode Surat Menyurat di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-005/A/JA/05/2002 tentang Penambahan Kode Surat Menyurat di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, dan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-002/A/JA/06/2008 tentang Penambahan Kode Surat Menyurat di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia, sudah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kejaksaan tentang Kode Penomoran Naskah Dinas di Lingkungan Kejaksaan Republik Indonesia;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590


Peraturan Pilihan

Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4/P/2009

Perubahan atas Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal


Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2020

Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas Pembantuan Kementerian Ketenagakerjaan Tahun Anggaran 2020


Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007

Penanggulangan Bencana


Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016

Prosedur Mediasi di Pengadilan


Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan


Scroll to Top