Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2022
Majelis Pendidikan Aceh
Ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2022
Jenis: Qanun
Jenis: Qanun
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
Menimbang:
bahwa pendidikan bermutu dan Islami merupakan hak setiap penduduk yang diwujudkan dalam kehidupan masyarakat, sehingga memerlukan komitmen dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan di Aceh.
bahwa tuntutan masyarakat terhadap fungsi dan peran Majelis Pendidikan Aceh yang cukup tinggi dalam bidang pendidikan, memerlukan penataan kelembagaan Majelis Pendidikan Aceh.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 220 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Aceh meningkatkan fungsi Majelis Pendidikan Aceh yang merupakan salah satu wadah partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan dan mengamanahkan pembentukan Majelis Pendidikan Aceh.
bahwa Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan hukum bagi organisasi Majelis Pendidikan Aceh sehingga perlu diganti.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Majelis Pendidikan Aceh.
Download:
Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2022PDF
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 120 Tahun 2023
Penambahan Waktu Tahapan Verifikasi Faktual Kesatu Dukungan Minimal Pemilih Bakal Calon Perseorangan Anggota Dewan Perwakilan Daerah di Tingkat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 40 Tahun 2021
Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak dalam Upaya Pencegahan Stunting Melalui Pemberdayaan Masyarakat
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 20/POJK.03/2019
Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 12 Tahun 2023
Penyelenggaraan Satu Data Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.01/2021
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 137/PMK.01/2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup