Majelis Pendidikan Aceh
Jenis: Qanun
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan
Konsiderans
bahwa pendidikan bermutu dan Islami merupakan hak setiap penduduk yang diwujudkan dalam kehidupan masyarakat, sehingga memerlukan komitmen dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan di Aceh.
bahwa tuntutan masyarakat terhadap fungsi dan peran Majelis Pendidikan Aceh yang cukup tinggi dalam bidang pendidikan, memerlukan penataan kelembagaan Majelis Pendidikan Aceh.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 220 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah Aceh meningkatkan fungsi Majelis Pendidikan Aceh yang merupakan salah satu wadah partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan dan mengamanahkan pembentukan Majelis Pendidikan Aceh.
bahwa Qanun Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3 Tahun 2006 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Majelis Pendidikan Daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan hukum bagi organisasi Majelis Pendidikan Aceh sehingga perlu diganti.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Majelis Pendidikan Aceh.
Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2022PDF
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia Nomor 21/6/PADG/2019
Perubahan Ketiga atas Peraturan Anggota Dewan Gubernur Nomor 20/6/PADG/2018 tentang Pelaksanaan Operasi Pasar Terbuka
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 51 Tahun 2024
Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pada Rumah Sakit Umum Daerah Prof. DR. W. Z. Johannes Kupang
Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 7 Tahun 2022
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Riset Energi dan Manufaktur
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 33 Tahun 2015
Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 12 Tahun 2015 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Listrik di Tempat Kerja
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2020
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 88 Tahun 2014 tentang Perubahan Perguruan Tinggi Negeri Menjadi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum