Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2016
Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif
Ditetapkan pada tanggal 28 Juli 2016
Jenis: Qanun
Jenis: Qanun
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
Menimbang:
bahwa ternak sapi dan kerbau di Aceh perlu dijaga keseimbangan dan kelestarian populasinya.
bahwa di Aceh tingkat pemotongan sapi dan kerbau betina produktif relatif tinggi sehingga perlu dilakukan pengendalian.
bahwa berdasarkan Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Provinsi berkewenangan melakukan pengelolaan wilayah sumber bibit ternak dan rumpun/galur ternak yang wilayahnya lebih dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Pengendalian Ternak Sapi dan Kerbau Betina Produktif.
Download:
Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2016PDF
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor 41 Tahun 2022
Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Analis Data Ilmiah
Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2022
Penyelenggaraan Pendidikan Bagi Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Memiliki Potensi Kecerdasan, dan/atau Bakat Istimewa
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 37/M-IND/PER/3/2015
Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Kompor Gas Tekanan Rendah Jenis Dua dan Tiga Tungku Dengan Sistem Pemantik Secara Wajib
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2021
Tunjangan Kinerja pegawai di Lingkungan Kementerian pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2016
Pelayanan Komunikasi Masyarakat terhadap Permasalahan Hak Asasi Manusia