Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2020

Pengesahan Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan


Ditetapkan pada tanggal 28 September 2020
Jenis: Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa segala tindakan yang termasuk dalam hak untuk beragama dan berkeyakinan merupakan hak dasar setiap manusia dan pelaksanaannya harus sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia;

  2. bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan berhak atas perlindungan terhadap setiap bentuk pelaksanaan hak untuk beragama dan berkeyakinan;

  3. bahwa penyusunan Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia didasari atas kebutuhan pemaknaan, penilaian, dan petunjuk atas kaidah-kaidah dan peristiwa hak atas kebebasan beragama dan berkeyakinan yang terjadi di masyarakat;

  4. bahwa Sidang Paripurna Komnas HAM RI pada 3 Maret 2020 telah mengesahkan Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan;

  5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tentang Pengesahan Standar Norma dan Pengaturan tentang Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2021

Penyelenggaraan Bidang Perindustrian


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2013

Pembentukan Produk Hukum di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2020

Batas Daerah antara Kabupaten Magetan dengan Kabupaten Ngawi Provinsi Jawa Timur


Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018

Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2018 tentang Seleksi Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota


Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2020

Pelaksanaan Supervisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak