Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013

Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara

Diubah dengan:

1. Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2017
   Perubahan atas Qanun Aceh Nomor 15 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara

1. bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (Memorandum of understanding between The Government of Republic of Indonesia and The Free Aceh Movement, Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. bahwa pengelolaan komoditas tambang sebagai bagian dari pengelolaan sumber daya alam sebagai anugerah Allah SWT, harus dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan negara dan daerah di mana kegiatan itu dilaksanakan.

3. bahwa kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara yang merupakan kegiatan usaha pertambangan di luar panas bumi, minyak dan gas bumi serta air tanah mempunyai peranan penting dalam memberikan nilai tambah secara nyata kepada pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan Aceh secara berkelanjutan.

4. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 7, Pasal 11, Pasal 43, Pasal 156 sampai dengan Pasal 159 serta Pasal 165 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Pasal 4 serta Pasal 7 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Pemerintah Aceh memiliki kewenangan untuk mengatur pengelolaan pertambangan mineral dan batubara.

5. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Qanun Aceh tentang Pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara.