![Temukan di Google Play](https://paralegal.id/img/google-play.webp)
Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2017
Tata Cara Pemberian Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama
Jenis: Qanun
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
bahwa Al-Quran dan Al-Sunnah adalah dasar utama agama Islam yang membawa rahmat bagi seluruh alam dan telah menjadi keyakinan serta pegangan hidup masyarakat Aceh.
bahwa Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) berfungsi menetapkan fatwa dan memberikan pertimbangan terhadap kebijakan Pemerintahan Aceh, Pemerintahan Kabupaten/Kota dan/atau instansi vertikal dalam bidang pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan ekonomi, serta memberikan nasehat dan bimbingan kepada masyarakat berdasarkan ajaran Islam.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 125 ayat (3) dan Pasal 139 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, mengamanatkan pengaturan mengenai pelaksanaan Syari’at Islam dan Tata Cara Pemberian Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Tata Cara Pemberian Pertimbangan Majelis Permusyawaratan Ulama.
Download:
Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2017PDF
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 36 Tahun 2018
Petunjuk Operasional Pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Energi Skala Kecil
Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 87.K/GL.01/MEM.G/2024
Penetapan Kawasan Bentang Alam Karst Maros
Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 15 Tahun 2019
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penanaman Modal
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 Tahun 2023
Tata Cara Pelaksanaan Penagihan Pajak atas Jumlah Pajak yang Masih Harus Dibayar