Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013
Kesejahteraan Sosial
Ditetapkan pada tanggal 13 Desember 2013
Jenis: Qanun
Jenis: Qanun
Download:
Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2013
Konsiderans
Menimbang:
Menimbang:
bahwa dalam rangka pelaksanaan Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (Memorandum of Understanding Between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement Helsinki 15 Agustus 2005), Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
bahwa masalah kesejahteraan sosial di Aceh sebagai salah satu daerah yang mendapatkan otonomi seluas-luasnya di Negara Kesatuan Republik Indonesia terus meningkat dan semakin kompleks, sehingga diperlukan penyelenggaraan kesejahteraan sosial untuk menangani dan menanggulangi masalah sosial secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan dengan mendayagunakan potensi dan sumber kesejahteraan sosial secara optimal.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf g, Pasal 17 ayat (1) huruf g, Pasal 223 ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, penanganan masalah sosial merupakan urusan wajib yang menjadi kewenangan Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten/Kota demi terwujudnya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Kesejahteraan Sosial.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id.
Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022
Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023
Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2018
Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Luar Negeri
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 10 Tahun 2022
Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2022
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 2 Tahun 2021
Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi Program Studi Kesehatan Program Sarjana dan Magister pada Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik