Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015

Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Sosial


Ditetapkan pada tanggal 3 Februari 2015
Jenis: Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia
Berita Negara Tahun 2015 Nomor 364
Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 54 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, perlu disusun pedoman retensi arsip bersama dengan lembaga teknis terkait;

  2. bahwa berdasarkan surat dari Sekretariat Jenderal Kementerian Sosial Republik Indonesia Nomor 1450/SJ-UM/KS.01.02/11/2014 tanggal 12 November 2014 tentang Rekomendasi Draft Pedoman Retensi Arsip telah disepakati Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Sosial;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia tentang Pedoman Retensi Arsip Sektor Kesejahteraan Rakyat Urusan Sosial;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.12/MENLHK/SETJEN/OTL.0/1/2016

Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelolaan Hutan Produksi

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2019

Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pelayaran Sumatera Barat

Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 27 Tahun 2020

Buku Petunjuk Pelaksanaan Tata cara Penyusunan dan Penyampaian Laporan Bidang Sistem Informasi Laporan Operasi di Lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia

Peraturan Badan Keamanan Laut Nomor 28 Tahun 2021

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Badan Keamanan Laut Republik Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2019

Pelaksanaan Kampanye Pencitraan Indonesia