Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2022
Bahasa Aceh
Ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2022
Jenis: Qanun
Jenis: Qanun
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
Menimbang:
bahwa dalam rangka pelaksana.an Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (Memorandum of Understanding between The Government of Republic of Indonesia and The Free Aceh Movement), Helsinki 15 Agustus 2005, Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka menegaskan komitmen mereka untuk menyelesaikan konflik Aceh secara damai, menyeluruh, berkelanjutan dan bermartabat bagi semua, dan para pihak bertekad untuk menciptakan kondisi sehingga Pemerintahan Rakyat Aceh dapat diwujudkan melalui suatu proses yang demokratis dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.
bahwa Aceh merupakan salah. satu provinsi dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki beragam bahasa daerah sebagai alat komunikasi yang perlu dikembangkan, dibina dan dilindungi agar tidak punah.
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 221 ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten/Kota melindungi, membina, mengembangkan kebudayaan dan kesenian Aceh yang berlandaskan nilai Islam serta Bahasa daerah diajarkan dalam pendidikan sekolah sebagai muatan lokal.
bahwa berdasarkan amanah ketentuan Pasal 35 ayat (2), Pasal 36 ayat (4), Pasal 37 ayat (2), Pasal 38 ayat (2) dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, penulisan dan publikasi karya ilmiah untuk tujuar1 atau bidang kajian khusus, penamaan nama geografi, rian1a bangunan atau- gedung, jalan, apartemen atau permukin1an, perkantoran, kompleks perdagangan, merek dagang, lembaga usaha, lembaga pendidikan, organisasi, informasi tentang produk barang atau jasa produksi dalam negeri atau luar negeri yang beredar di Aceh, dalam rambu umum, penunjuk jalan, fasilitas umum, spanduk, dan alat informasi lain yang merupakan pelayanan umum serta informasi melalui media massa dapat menggunakan, dilengkapi, dan/atau dapat disertai Bahasa Daerah di Aceh.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Bahasa Aceh.
Download:
Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2022PDF
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 72 Tahun 2020
Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2019 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Guru, Dosen, Tenaga Kesehatan, dan Penyuluh Pertanian
Peraturan Pemrintah Nomor 31 Tahun 2005
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 tentang Rumah Negara
Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 30/SEOJK.03/2019
Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.02/2022
Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak yang Berlaku pada Badan Riset dan Inovasi Nasional