Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2016
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur
Ditetapkan pada tanggal 3 November 2016
Jenis: Peraturan Pemerintah
Jenis: Peraturan Pemerintah
Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 234
Download:
Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2016
Konsiderans
Menimbang:
Menimbang:
bahwa ketersediaan infrastruktur yang memadai dan berkesinambungan merupakan hal yang penting dan menjadi kebutuhan. yang mendesak dalam rangka mendukung pelaksanaan pembangunan nasional;
bahwa untuk mempercepat pembangunan infrastruktur, perlu memperluas mandat kepada Badan Usaha Milik Negara yang melaksanakan penjaminan infrastruktur yang khusus bergerak di bidang penjaminan infrastruktur;
berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2009 tentang Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia untuk Pendirian Perusahaan Perseroan (Persero) di Bidang Penjaminan Infrastruktur;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id.
Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 4 Tahun 2020
Pengelolaan Sistem Elektronik, Informasi Elektronik, dan Dokumen Elektronik di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 6/POJK.04/2019
Stabilisasi Harga untuk Mempermudah Penawaran Umum
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 18 Tahun 2018
Pedoman Penetapan dan Evaluasi Objek Vital Nasional Bidang Industri
Peraturan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 1 Tahun 2020
Pengelolaan Rumah Negara Golongan I dan Rumah Negara Golongan II di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional