Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 20 Tahun 2023

Bantuan Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta

1. bahwa Bantuan Hukum bagi Aparatur Sipil Negara dimaksudkan sebagai upaya perlindungan terhadap Aparatur Sipil Negara yang menjadi komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan demi pencapaian tujuan negara sebagaimana dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. bahwa pengaturan Bantuan Hukum bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta bertujuan untuk memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Kota Surakarta dalam memberikan bantuan hukum bagi Aparatur Sipil Negara sekaligus menjawab kebutuhan petunjuk teknis pelaksanaannya sehingga berdaya guna, berhasil guna serta dapat dipertanggungjawabkan.

3. bahwa pengaturan Bantuan Hukum bagi Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Surakarta sangat diperlukan untuk mengisi kekosongan hukum pada tataran pelaksanaan teknis yang belum cukup lengkap diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Bantuan Hukum Bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Surakarta.