Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2018
Pembentukan Produk Hukum
Ditetapkan pada tanggal 14 Agustus 2018
Jenis: Peraturan Badan Narkotika Nasional
Jenis: Peraturan Badan Narkotika Nasional
Berita Negara Tahun 2018 Nomor 1141
Konsiderans
Menimbang:
Menimbang:
bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, pembangunan hukum dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk menjamin kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
bahwa untuk menciptakan tertib administrasi, keseragaman, dan prosedur yang baku dalam pembentukan produk hukum di lingkungan Badan Narkotika Nasional, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan produk hukum yang dilaksanakan secara terencana dan standar serta mengikat di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;
bahwa Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional masih terdapat kekurangan dan memerlukan penyesuaian sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi dalam pembentukan produk hukum sehingga perlu diganti;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Narkotika Nasional tentang Pembentukan Produk Hukum;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id.
Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 21/PERMEN-KP/2018
Tata Cara Penghitungan Batas Sempadan Pantai
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2022
Petunjuk Operasional Penggunaan Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2022
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.05/2021
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Balai Inseminasi Buatan Lembang pada Kementerian Pertanian