Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2018

Pembentukan Produk Hukum

1. bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, pembangunan hukum dilaksanakan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan untuk menjamin kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. bahwa untuk menciptakan tertib administrasi, keseragaman, dan prosedur yang baku dalam pembentukan produk hukum di lingkungan Badan Narkotika Nasional, perlu dibuat peraturan mengenai pembentukan produk hukum yang dilaksanakan secara terencana dan standar serta mengikat di Lingkungan Badan Narkotika Nasional;

3. bahwa Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional masih terdapat kekurangan dan memerlukan penyesuaian sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan organisasi dalam pembentukan produk hukum sehingga perlu diganti;

4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Narkotika Nasional tentang Pembentukan Produk Hukum;