Penetapan Nilai Jual Kena Pajak dan Pemberian Stimulus Berupa Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2024
Jenis: Peraturan Wali Kota
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan
Konsiderans
bahwa dengan adanya perkembangan wilayah berupa penyediaan dan peningkatan infrastruktur maka berdampak terhadap nilai/harga tanah dan/atau bangunan yang berpengaruh pada Nilai Jual Objek Pajak yang merupakan dasar bagi pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.
bahwa untuk memberikan kepastian hukum dan upaya meningkatkan pelayanan publik dalam rangka pemberian insentif bagi wajib pajak perlu pengaturan lebih lanjut terkait dasar perhitungan pajak bumi dan bangunan tertutang dengan penetapan nilai jual kena pajak dan pemberian stimulus berupa pengurangan terhadap ketetapan pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penetapan Nilai Jual Kena Pajak dan Pemberian Stimulus Berupa Pengurangan Ketetapan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Tahun 2024.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.02/2022
Petunjuk Teknis Akuntansi Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Kegiatan Usaha Panas Bumi
Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2023
Pendaftaran dan Permohonan Fasilitas Keimigrasian bagi Anak Berkewarganegaraan Ganda, Permohonan Surat Keterangan Keimigrasian, dan Pengembalian Dokumen Keimigrasian Akibat Status Kewarganegaraan
Peraturan Presiden Nomor 48 Tahun 2014
Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025