Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif
Jenis: Peraturan Wali Kota
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan
Konsiderans
bahwa perkembangan industri kreatif di Kota Semarang menunjukkan adanya perubahan dan inovasi di bidang ekonomi kreatif yang mampu mendorong pelaku usaha kreatif untuk dapat memasarkan produknya secara luas.
bahwa ekonomi kreatif merupakan kegiatan ekonomi yang potensial dan strategis untuk dapat menopang ketahanan ekonomi masyarakat, memajukan pembangunan daerah, mengembangkan inovasi, kreativitas dan daya saing, mewujudkan pertumbuhan ekonomi, dan memberikan kontribusi dalam pembangunan ekonomi, serta penciptaan lapangan kerja di Kota Semarang.
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 ayat (3), Pasal 22 ayat (5), Pasal 25 ayat (2), Pasal 27 ayat (2), Pasal 29 ayat (4), Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (2), Pasal 35 ayat (3), Pasal 44 ayat (3), Pasal 47, dan Pasal 48 ayat (3) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif, perlu membentuk Peraturan Wali Kota.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pelindungan dan Pengembangan Ekonomi Kreatif.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 12 Tahun 2025
Tata Cara Penerbitan Pertimbangan Teknis Impor Semen Clinker dan Semen
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024
Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah
Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 61 Tahun 2024
Pengendalian dengan Pendekatan Manajemen Risiko di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan