Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 71 Tahun 2023

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

1. bahwa dalam rangka memberikan pemenuhan kebutuhan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum sebagai bagian dari upaya meningkatkan pemahaman dan melaksanakan pembangunan Hukum Nasional, serta menciptakan penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, perlu dilakukan melalui pelayanan dari jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

2. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Jawa tengah, Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 15A Tahun 2009 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum perlu disesuaikan.

3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.