Zonasi Bebas Air Tanah
Jenis: Peraturan Wali Kota
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya
Konsiderans
bahwa dalam rangka meningkatkan pengendalian pengambilan air tanah yang memberi dampak terjadinya keterbatasan kesediaan air tanah dan penurunan permukaan tanah di Kota Semarang, maka terhadap wilayah yang sudah memiliki sumber pasokan air bersih selain air tanah perlu dilakukan tindakan pengetatan hingga pelarangan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
bahwa berdasarkan kondisi cekungan air tanah Semarang - Demak di beberapa wilayah sudah masuk dalam zona rusak, sehingga perlu dilakukan pembatasan/pelarangan untuk mengantisipasi terjadinya bencana alam yang disengaja dan penurunan muka air tanah.
bahwa berdasarkan Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, pemerintah daerah diberi tugas dan wewenang untuk mengatur dan mengelola sumber daya air.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Zonasi Bebas Air Tanah.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 21 Tahun 2012
Perlindungan Pelapor Pelanggaran Hukum di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2014
Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum dan Angka Kreditnya
Peraturan Gubernur Lampung Nomor 8 Tahun 2024
Pedoman Kerjasama Publikasi Pemerintah Daerah dengan Perusahaan Pers
Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 23 Tahun 2023
Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Subsidi
Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1341 Tahun 2024
Pedoman Pencegahan Kekerasan Seksual di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota