Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 45 Tahun 2023

Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara


Ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2023
Jenis: Peraturan Wali Kota

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya

Konsiderans


Menimbang:
  1. bahwa untuk mendukung transformasi sumber daya manusia aparatur melalui percepatan peningkatan kapasitas Aparatur Sipil Negara berbasis kompetensi, perlu dilakukan pengembangan kompetensi.

  2. bahwa pelaksanaan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara melalui pendidikan dan pelatihan perlu dilakukan secara terstruktur, terencana dan terukur.

  3. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Daerah Kota, perlu dibentuk regulasi sebagai pedoman dalam penyelenggaraannya.

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara.

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Jabatan Fungsional Analis Investigasi dan Pengamanan Perdagangan


Pencabutan dan Penarikan Uang Rupiah Khusus Peringatan 50 Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Tahun Emisi 1995 dari Peredaran


Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan


Pedoman Pengusulan, Pelaporan, Pemantauan, dan Perubahan Penggunaan Tambahan Penyertaan Modal Negara Kepada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas


Pemberian Fasilitas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah, serta Pajak Bumi dan Bangunan pada Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi dengan Kontrak Bagi Hasil Gross Split