Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024

Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri

Ditetapkan: 8 Januari 2024
Jenis: Peraturan Wali Kota

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan

Konsiderans

Menimbang:

  1. bahwa dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas serta berdasarkan huruf B angka 12 Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.2/15920/Keuda Hal Penjelasan Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Pemerintah Daerah, perlu dilakukan pengaturan pelaksanaan dan pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam Peraturan W ali Kota sebagai pedoman pelaksanaan perjalanan dinas.

  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tata Cara Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

Download:
Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 1 Tahun 2024PDF

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan

Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 43 Tahun 2023

Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2016

Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Ketenagakerjaan

Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 10 Tahun 2022

Pencabutan Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia

Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 32 Tahun 2015

Pengelolaan Nomor Protokol Internet

Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 58 Tahun 2024

Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia untuk Karet Perapat pada Katup Tabung Liquified Petroleum Gas Secara Wajib