Premium Data Peraturan Kamus Hukum Menu

Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 7 Tahun 2020

Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Pada Naskah Dinas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan


Ditetapkan pada tanggal 26 Juni 2020
Jenis: Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya

Konsiderans


Menimbang:
  1. bahwa agar naskah dinas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan terjaga autentikasinya, serta untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan perlu menggunakan tanda tangan elektronik, baik tersertifikasi maupun tidak tersertifikasi;

  2. bahwa untuk memberikan kepastian hukum, serta menjadi pedoman bagi pejabat dan pegawa1 atas penggunaan tanda tangan elektronik di lingkungan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, perlu disusun pengaturan mengenai penggunaan tanda tangan elektronik pada naskah dinas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik Pada Naskah Dinas Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum


Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 14/M-IND/PER/4/2017 tentang Lembaga Penilaian Kesesuaian dalam rangka Pemberlakuan dan Pengawasan Standar Nasional Indonesia Kabel secara Wajib


Penerbitan Foreign Depositary Receipts


Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Industri Alat Berat


Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi