Kode Etik Audit Kepatuhan dan Audit Khusus
Jenis: Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Menimbang:
bahwa berdasarkan Pasal 43 huruf c Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang memberikan kewenangan kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk melakukan audit kepatuhan atau audit khusus;
bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Audit Kepatuhan, Audit Khusus dan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit menyatakan pelaksanaan audit kepatuhan dan audit khusus dilakukan oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan secara mandiri atau bersama dengan lembaga pengawas dan pengatur;
bahwa agar terwujudnya pelaksanaan audit kepatuhan atau audit khusus sebagaimana dimaksud dalam huruf a secara tertib, akuntabel, berwibawa, transparan dan berintegritas, serta menerapkan prinsip pemerintahan yang baik, perlu disusunnya pengaturan mengenai kode etik audit kepatuhan dan audit khusus;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan tentang Kode Etik Audit Kepatuhan dan Audit Khusus;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id.
Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 119 Tahun 2018
Kebijakan Umum Perdagangan Pasar Fisik Emas Digital di Bursa Berjangka
Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2017
Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Kalimantan Timur, dan Provinsi Kalimantan Utara
Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 5 Tahun 2018
Pengelolaan Jabatan Fungsional Penyuluh Keluarga Berencana
Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 2 Tahun 2018
Pedoman Adopsi Standar dan Publikasi Internasional Menjadi Standar Nasional Indonesia
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 107 Tahun 2016
Hasil Pemetaan Fungsi Staf, Fungsi Pengawas Dan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah