Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 11 Tahun 2020

Tata Cara Pemanfaatan Aplikasi Politically Exposed Person


Ditetapkan pada tanggal 3 Desember 2020
Jenis: Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1468

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi, serta standar dan konvensi internasional di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang menyatakan Politically Exposed Person, termasuk penyelenggaraan negara merupakan profil pengguna jasa yang berisiko tinggi;

  2. bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang menyatakan bahwa dalam menerapkan prinsip mengenali pengguna jasa, pihak pelapor harus melakukan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan transaksi pengguna jasa, termasuk Politically Exposed Person sebagaimana dimaksud dalam huruf a;

  3. bahwa untuk mengembangkan dan memanfaatkan aplikasi Politically Exposed Person oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan guna meningkatkan efektivitas penerapan identifikasi, verifikasi, dan pemantauan transaksi dari Politically Exposed Person perlu pengaturan mengenai tata cara pemanfaatan aplikasi Politically Exposed Person;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d perlu menetapkan Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi tentang Tata Cara Pemanfaatan Aplikasi Politically Exposed Person;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 2002

Badan Pengatur Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Minyak dan Kegiatan Usaha Pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa


Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009

Kearsipan


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2020

Batas Daerah Kabupaten Asmat dengan Kabupaten Mimika Provinsi Papua


Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998

Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum