Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017

Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga


Ditetapkan pada tanggal 1 November 2017
Jenis: Peraturan Presiden
Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 226

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa hakikat pembangunan nasional merupakan pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya, yang dapat terwujud jika kesejahteraan keluarga dan masyarakat dapat dicapai dengan baik;

  2. bahwa pemberdayaan keluarga yang tumbuh dari, oleh, dan untuk masyarakat menjadi salah satu tolok ukur dalam pembangunan yang perlu mendapatkan prioritas penanganan secara terencana, terpadu, terstruktur, merata, dan berkualitas yang bersendikan kearifan lokal melalui gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga;

  3. bahwa untuk mendukung gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga perlu diberikan landasan hukum untuk pembinaan dan pemberdayaan masyarakat dalam pemantapan kemampuan dengan memanfaatkan sumber daya yang lebih berdaya guna dan berhasil guna;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590


Peraturan Pilihan

Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet


Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999

Pers


Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996

Hak Tanggungan atas Tanah Beserta Benda-Benda yang Berkaitan Dengan Tanah


Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 5 Tahun 2020

Tata Cara Pembayaran Gaji atau Upah dan Hak Keuangan Lainnya bagi Anggota Badan Pelaksana dan Anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji


Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 11 Tahun 2020

Tim Perizinan dan Tata Cara Penjatuhan Sanksi bagi Organisasi Kemasyarakatan yang Didirikan oleh Warga Negara Asing


Scroll to Top