Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2024

Pendanaan Penyediaan Infrastruktur melalui Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan


Ditetapkan: 12 Agustus 2024
Jenis: Peraturan Presiden

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan

Konsiderans


Menimbang:
  1. bahwa dalam rangka mendorong pelaksanaan pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkesinambungan, diperlukan optimalisasi skema pendanaan alternatif untuk pembangunan infrastruktur sehingga dapat mengurangi beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

  2. bahwa telah dikembangkan salah satu skema pendanaan alternatif berbasis kewilayahan untuk pendanaan infrastruktur suatu kawasan melalui perolehan peningkatan nilai yang dihasilkan dari dampak penyediaan infrastruktur di suatu kawasan yang dikenal dengan skema perolehan peningkatan nilai kawasan.

  3. bahwa dalam rangka pengelolaan perolehan peningkatan nilai kawasan, diperlukan pengaturan yang komprehensif untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi para pemangku kepentingan.

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pendanaan Penyediaan Infrastruktur melalui Pengelolaan Perolehan Peningkatan Nilai Kawasan.

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Pencabutan Peraturan Ombudsman Nomor 6 Tahun 2010 tentang Unit Layanan Pengadaan di Lingkungan Ombudsman Republik Indonesia


Batas Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya dengan Kabupaten Gayo Lues di Aceh


Konservasi Tanah dan Air


Statuta Politeknik Pelayaran Sumatera Barat


Penetapan Upah Minimum Kota Balikpapan Tahun 2023