Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015

Organisasi Kementerian Negara


Ditetapkan pada tanggal 21 Januari 2015
Jenis: Peraturan Presiden
Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 8

Dasar Hukum
  1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
    Sipil Negara
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
  4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan
Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa dalam rangka mewujudkan organisasi kementerian negara yang tepat fungsi dan tepat ukuran serta mendukung efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, perlu dilakukan pengaturan mengenai pokok-pokok organisasi kementerian negara;

  2. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Organisasi Kementerian Negara;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012

Traktat Pelarangan Menyeluruh Uji Coba Nuklir (Comprehensive Nuclear-Test-Ban Treaty)


Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 46 Tahun 2019

Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Minyak Goreng Sawit secara Wajib


Peraturan Badan Pengelola Keuangan Haji Nomor 2 Tahun 2018

Tata Hubungan Organ Badan Pengelola Keuangan Haji dan Hubungan Antar Lembaga


Peraturan Badan Standardisasi Nasional Nomor 4 Tahun 2019

Skema Penilaian Kesesuaian Terhadap Standar Nasional Indonesia Sektor Peralatan Penanganan Material


Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/PERMENTAN/HM.130/7/2018

Pedoman Pengujian Konsekuensi Informasi di Lingkungan Kementerian Pertanian