Peraturan Presiden Nomor 11 Tahun 2019

Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile (Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Chile)


Ditetapkan pada tanggal 19 Februari 2019
Jenis: Peraturan Presiden
Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 30

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif merupakan salah satu upaya pemerintah untuk meningkatkan ekonomi nasional yang berkeadilan sebagaimana diamanatkan undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

  2. bahwa untuk meningkatkan kerja sama perdagangan antara Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Chile, perlu membentuk persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif;

  3. bahwa Pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Chile telah menandatangani persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara pemerintah Republik Indonesia dan pemerintah Republik Chile (Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Chile) pada tanggal 14 Desember 2017 di Santiago, Chile;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Chile (Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Government of the Republic of Indonesia and the Government of the Republic of Chile);

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590


Peraturan Pilihan

Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 5 Tahun 2015

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian


Peraturan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Nomor 12 Tahun 2017

Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi


Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 7 Tahun 2020

Syarat, Tata Cara, dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Fungsional Asesor Manajemen Mutu Industri melalui Penyesuaian/Inpassing


Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 15 Tahun 2020

Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 30 Tahun 2017 tentang Pengawasan Pemasukan Obat dan Makanan ke Dalam Wilayah Indonesia


Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 19 Tahun 2006

Pedoman Pelaksanaan Penggunaan Video Compact Disk Fungsi Teknis Kepolisian


Scroll to Top