Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2017

Pengesahan Final Acts of the World Conference on International Telecommunications, Dubai, 2012 (Akta-akta Akhir Konferensi Sedunia tentang Telekomunikasi Internasional, Dubai, 2012)


Ditetapkan pada tanggal 5 Januari 2017
Jenis: Peraturan Presiden
Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 3

Akses Premium Bebas Iklan

Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun

Klik di sini untuk informasi selengkapnya

Konsiderans


Menimbang:
  1. bahwa di Dubai, Uni Emirat Arab pada tanggal 14 Desember 2012, Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani Final Acts of the World Conference on International Telecommunications, Dubai, 2012 (Akta-akta Akhir Konferensi Sedunia tentang Telekomunikasi Internasional, Dubai, 2012), yang mengatur penyelenggaraan telekomunikasi internasional dan mengubah International Telecommunication Regulations Tahun 1988 dari World Administrative Telegraph and Telephone Conference.

  2. bahwa pengesahan Akta-akta Akhir Konferensi Sedunia dimaksud bertujuan menyesuaikan peraturan perundang-undangan nasional dengan ketentuan internasional di bidang telekomunikasi.

  3. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Pengesahan Final Acts of the World Conference on International Telecommunications, Dubai, 2012 (Akta-akta Akhir Konferensi Sedunia tentang Telekomunikasi Internasional, Dubai, 2012).

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Pengelolaan Limbah Medis Bahan Berbahaya dan Beracun di Fasilitas Kesehatan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia


Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2017 tentang Penghasilan dan Hak-Hak Lain Kepala Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia di Daerah


Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet


Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan


Tarif Pengangkutan Gas Bumi Melalui Pipa Ruas Transmisi Grissik – Duri