
Peraturan Perpustakaan Nasional Nomor 4 Tahun 2021
Akademi Literasi
Jenis: Peraturan Perpustakaan Nasional
Menimbang:
bahwa untuk mencerdaskan kehidupan bangsa sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, perlu adanya upaya kolektif melalui pembudayaan kegemaran membaca;
bahwa untuk mendukung terwujudnya budaya kegemaran membaca perlu partisipasi aktif masyarakat melalui pegiat literasi sehingga tercipta masyarakat berpengetahuan, inovatif, kreatif, dan produktif;
bahwa aktivitas pegiat literasi masih dilakukan secara parsial dan belum terintegrasi, sehingga pencapaian tujuan kegemaran membaca belum efektif, untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan ruang kolaborasi dalam bentuk akademi literasi;
bahwa akademi literasi diperlukan untuk mendukung promosi kegemaran membaca dan pemanfaatan perpustakaan sebagaimana diatur dalam Pasal 77 huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Perpustakaan Nasional tentang Akademi Literasi;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id.
Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Kepala Kepolisian Negara Nomor 23 Tahun 2011
Prosedur Penindakan Tersangka Tindak Pidana Terorisme
Peraturan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan Nomor 3 Tahun 2022
Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 185/PMK.02/2021
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Bersifat Volatil pada Badan Riset dan Inovasi Nasional
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 51/M-IND/PER/10/2013
Definisi Dan Batasan Serta Klasifikasi Industri Padat Karya Tertentu
Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021
Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat bagi Narapidana dan Anak dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19