Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah
Ditetapkan pada tanggal 2 Februari 2021
Jenis: Peraturan Pemerintah
Jenis: Peraturan Pemerintah
Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 16
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6618
Tambahan Lembaran Negara Nomor 6618
Download:
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021
Konsiderans
Menimbang:
Menimbang:
bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha serta menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, perlu didukung penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yang cepat, mudah, terintegrasi, transparan, efisien, efektif, dan akuntabel;
bahwa penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah dilaksanakan secara terintegrasi melalui elektronik berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah pusat;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk mengoptimalkan pelaksanaan ketentuan pasal 176 dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id.
Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2018
Pengelolaan Bina Keluarga Balita Holistik Integratif
Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 20 Tahun 2022
Penyelenggaraan Kearsipan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 82/MDAG/PER/12/2012
Ketentuan Impor Telepon Seluler, Komputer Genggam (Handheld), dan Komputer Tablet
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2019
Pelaporan Bank Umum Melalui Sistem Pelaporan Otoritas Jasa Keuangan