Beranda Data Peraturan Kamus Hukum Kontak

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996

Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak atas Tanah


Ditetapkan pada tanggal 17 Juni 1996
Jenis: Peraturan Pemerintah
Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 58
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3643

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa tanah memiliki peran yang sangat penting artinya dalam kehidupan bangsa Indonesia ataupun dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan sebagai upaya berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;

  2. bahwa oleh karena itu pengaturan penguasaan, pemilikan dan penggunaan tanah perlu lebih diarahkan bagi semakin terjadinya tertib di bidang hukum pertanahan, administrasi pertanahan, penggunaan tanah, ataupun pemeliharaan tanah dan lingkungan hidup, sehingga adanya kepastian hukum di bidang pertanahan pada umumnya dapat terwujud;

  3. bahwa berhubung dengan itu dipandang perlu untuk menetapkan ketentuan-ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai sebagaimana dimaksud dalam Bab II Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 dengan Peraturan Pemerintah;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1 Tahun 2018

Pemeriksaan Kesehatan Pelaut


Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2017

Restorasi Sosial


Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 50 Tahun 2020

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Pelatihan Kesehatan di Lingkungan Kementerian Kesehatan


Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2021

Penghitungan dan Pengusulan Kebutuhan Jabatan Fungsional Penyuluh Hukum


Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2017

Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2012 tentang Badan Intelijen Negara