Pengelolaan Dana Reimbursement di Lingkungan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia
Jenis: Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan
Konsiderans
bahwa dalam rangka melaksanakan ketertiban dunia, Indonesia berperan aktif dalam penugasan perdamaian di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dengan mengirimkan satuan tugas Kontingen Garuda ke negara-negara yang terlibat konflik.
bahwa untuk mendukung kebutuhan biaya operasional Satgas baik perawatan personel maupun materiel dibiayai oleh PBB yang realisasinya ditanggulangi terlebih dahulu oleh TNI dan diadakan penggantian oleh PBB dalam bentuk dana reimbursement sesuai dengan indeks yang telah disepakati antara TNI dan PBB.
bahwa Peraturan Panglima TNI Nomor 68 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Dana Reimbursement di Lingkungan Unit Organisasi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan organisasi TNI dan perkembangan hukum sehingga perlu diganti.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Panglima TNI tentang Pengelolaan Dana Reimbursement di Lingkungan Markas Besar Tentara Nasional Indonesia.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 75/M-IND/PER/9/2015
Perubahan atas Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 15/M-IND/PER/1/2015 tentang Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia Selang Kompor LPG Secara Wajib
Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 6 Tahun 2023
Penyerahan Prasarana, Sarana dan Utilitas Perumahan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2021
Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020
Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 8 Tahun 2022
Penyediaan Minyak Goreng Curah untuk Kebutuhan Masyarakat, Usaha Mikro, dan Usaha Kecil dalam Kerangka Pembiayaan oleh Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 4 Tahun 2014
Standar Usaha Jasa Perjalanan Wisata