Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Militer di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia
Jenis: Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia
Akses Premium Bebas Iklan
Dapatkan akses bebas iklan dan fitur spesial premium lainnya hanya dengan Rp50.000/tahun
Klik di sini untuk informasi selengkapnya. Tersedia juga Rp10.000/bulan
Konsiderans
bahwa pembinaan narapidana militer dilaksanakan berdasarkan sistem penyelenggaraan pemasyarakatan militer yang bertujuan untuk membentuk kembali narapidana militer menjadi Prajurit Sapta Marga, sehingga dapat berperan kembali sebagai prajurit yang siap melaksanakan tugas.
bahwa untuk mewujudkan tujuan pembinaan narapidana militer, salah satu upaya yang dilaksanakan dengan pemberian pembebasan bersyarat.
bahwa peraturan lebih lanjut mengenai pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, sampai saat ini belum ada, sehingga diperlukan ketentuan yang mengatur tentang pembebasan bersyarat bagi nara pidana militer di lingkungan TNI.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia tentang Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Militer di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.
Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590 dan Telegram +62851-5667-7590
Peraturan Pilihan
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 57/PMK.05/2020
Tarif Layanan Badan Layanan Umum Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit pada Kementerian Keuangan
Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 39 Tahun 2016
Penyelenggaraan Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga
Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 4 Tahun 2022
Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023
Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 262/M/2022
Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 56/M/2022 tentang Pedoman Penerapan Kurikulum Dalam Rangka Pemulihan Pembelajaran
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-2/BC/2025
Tata Laksana Audit Kepabeanan dan Audit Cukai