Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2021

Dana Abadi di Bidang Pendidikan


Ditetapkan pada tanggal 15 Desember 2021
Jenis: Peraturan Presiden
Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 272

Konsiderans
Menimbang:
  1. bahwa untuk mengelola dana abadi pendidikan yang berasal dari dana pengembangan pendidikan nasional yang dialokasikan berdasarkan undang-undang mengenai anggaran pendapatan dan belanja negara, telah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2019 tentang Dana Abadi Pendidikan;

  2. bahwa dalam perkembangannya telah dialokasikan anggaran pendidikan termasuk dana abadi di bidang pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara untuk pengembangan pendidikan nasional, penelitian, kebudayaan, dan perguruan tinggi;

  3. bahwa guna memenuhi perkembangan alokasi anggaran pendidikan termasuk dana abadi di bidang pendidikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara sebagaimana dimaksud dalam huruf b, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai dana abadi di bidang pendidikan;

  4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Dana Abadi di Bidang Pendidikan;

Jika ada kendala link download error, kesalahan informasi, informasi kurang lengkap, kritik, saran, atau menambahkan informasi, silakan hubungi kami melalui email paralegal@paralegal.id. Hubungi kami melalui Facebook fb.me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram @paralegalid
Hubungi kami melalui WhatsApp +62851-5667-7590

Peraturan Pilihan


Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2018

Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Desa Tahap II


Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2001

Peraturan Gaji Anggota Tentara Nasional Indonesia


Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/SEOJK.03/2020

Transparansi dan Publikasi Laporan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah


Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 80 Tahun 2020

Rencana Strategis Kementerian Perhubungan Tahun 2020-2024


Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 45 Tahun 2016

Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia