Peraturan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor 22 Tahun 2020

Kewenangan Pemberian Keterangan Pers di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia

1. bahwa pemberian keterangan pers di lingkungan Tentara Nasional Indonesia kepada publik merupakan bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas Tentara Nasional Indonesia kepada masyarakat yang dilaksanakan dengan cermat, akurat, proporsional dan profesional dengan mempertimbangkan kepentingan umum dan kepentingan militer.

2. bahwa informasi publik melalui keterangan pers oleh pejabat di lingkungan Tentara Nasional Indonesia harus sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang agar terwujud kesatuan komando dan kesatuan informasi yang valid.

3. bahwa Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/01/I/2003 tanggal 24 Januari 2003 tentang Wewenang Pemberian Keterangan Pers di Jajaran Tentara Nasional Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan perkembangan organisasi di lingkungan Tentara Nasional Indonesia, sehingga perlu diganti.

4. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Panglima TNI tentang Kewenangan Pemberian Keterangan Pers di Lingkungan Tentara Nasional Indonesia.